Showing posts with label Bisnis. Show all posts
Showing posts with label Bisnis. Show all posts

Wednesday, July 26, 2017

Layanan Perbankan Digital, Ini Penyebab Bank-Bank Saling Bersaing

Layanan Perbankan Digital, Ini Penyebab Bank-Bank Saling Bersaing

Bisnis, Jakarta - Senior Executive Vice President Perbankan Digital dan Finansial Inklusif Bank Mandiri, Rahmat B. Triaji mengatakan persaingan layanan perbankan digital, terutama antar bank-bank besar semakin sengit. Bank Mandiri sendiri memiliki layanan perbankan digital, seperti ATM dan aplikasi online yang mencakup "internet banking" dan "mobile banking".

Peningkatan persaingan layanan digital antar bank ini karena untuk menurunkan biaya operasional dan memperoleh penambahan dana murah agar lebih efisien dalam menyalurkan kredit. Dengan adanya layanan digital, Mandiri dapat menambah pasokan dana murah terutama dari nasabah ritel dan nasabah segmen "merchant" (usaha).

"Nasabah merchant melalui digital, semakin banyak omzetnya berputar di Bank Mandiri, semakin banyak transaksi, ini yang dicari perbankan," kata Rahmat pada Senin, 24 Juli 2017.

Simak: Bank Mandiri Tak Bisnis Retail di Singapura

Rahmat sendiri tidak mengungkapkan seberapa besar kontribusi perbankan digital terhadap dana murah Mandiri. Namun, Ia yakin kontribusi dana murah akan meningkat seiring dengan perkembangan perbankan digital.

Layanan perbankan digital juga diharapkan dapat mendongkrak pendapatan komisi (fee based income) ke pundi-pundi perseroan. Di sisi efisiensi, dia meyakini perbankan digital juga akan memangkas Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Mandiri.

"Investasi mendirikan kantor cabang itu bisa Rp1 miliar, kemudian sebulan untuk biaya operasional Rp100 juta. Itu akan menjadi sangat murah dengan layanan ATM dan Perbankan Digital," kata Rahmat.

ANTARA

Layanan Perbankan Digital, Ini Penyebab Bank-Bank Saling Bersaing

Layanan Perbankan Digital, Ini Penyebab Bank-Bank Saling Bersaing

Bisnis, Jakarta - Senior Executive Vice President Perbankan Digital dan Finansial Inklusif Bank Mandiri, Rahmat B. Triaji mengatakan persaingan layanan perbankan digital, terutama antar bank-bank besar semakin sengit. Bank Mandiri sendiri memiliki layanan perbankan digital, seperti ATM dan aplikasi online yang mencakup "internet banking" dan "mobile banking".

Peningkatan persaingan layanan digital antar bank ini karena untuk menurunkan biaya operasional dan memperoleh penambahan dana murah agar lebih efisien dalam menyalurkan kredit. Dengan adanya layanan digital, Mandiri dapat menambah pasokan dana murah terutama dari nasabah ritel dan nasabah segmen "merchant" (usaha).

"Nasabah merchant melalui digital, semakin banyak omzetnya berputar di Bank Mandiri, semakin banyak transaksi, ini yang dicari perbankan," kata Rahmat pada Senin, 24 Juli 2017.

Simak: Bank Mandiri Tak Bisnis Retail di Singapura

Rahmat sendiri tidak mengungkapkan seberapa besar kontribusi perbankan digital terhadap dana murah Mandiri. Namun, Ia yakin kontribusi dana murah akan meningkat seiring dengan perkembangan perbankan digital.

Layanan perbankan digital juga diharapkan dapat mendongkrak pendapatan komisi (fee based income) ke pundi-pundi perseroan. Di sisi efisiensi, dia meyakini perbankan digital juga akan memangkas Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Mandiri.

"Investasi mendirikan kantor cabang itu bisa Rp1 miliar, kemudian sebulan untuk biaya operasional Rp100 juta. Itu akan menjadi sangat murah dengan layanan ATM dan Perbankan Digital," kata Rahmat.

ANTARA

Produk UKM Dipajang di Pameran  Busan, Korea Selatan

Produk UKM Dipajang di Pameran Busan, Korea Selatan

Bisnis, JakartaPengusaha Kecil Menengah Disarankan Ekspansi ke Pasar Luar Negeri

Selain acara peresmian yang diprakarsai oleh Prof. Kim Soo-I l sebagai founder dan CEO BIC, juga dilaksanakan Temu Bisnis antara 80 pengusaha Korea Selatan dengan tim SMESCO Indonesia selaku representasi pelaku KUMKM.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara LLP-KUKM Kementerian Koperasi dan UKM dengan BIC tentang Promosi dan Pemasaran Produk KUKM di Korea Selatan, yang ditanda tangani pada Maret 2017 di gedung SMESCO RumahKU.   

Beberapa produk KUKM telah didisplay di lantai 2 gedung BIC tersebut, khususnya produk furniture, craft dan kopi. Di lantai dasar terdapat Cafe Kopi Luwak yang juga dijual produk fashion, asesoris, craft dan makanan asli Indonesia.  

"Dengan adanya tempat promosi dan pemasaran produk KUKM Indonesia di gedung BIC ini,  kami harapkan dapat menjadi referensi para buyer di Korea Selatan dan buyer mancanegara lainnya untuk melakukan transaksi bisnis," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram dalam pesan tertulisnya, Rabu, 26 Juli 2017.

Peresmian Windows of Indonesia kemarin juga dihadiri juga oleh Penasehat Asosiasi Importir Korea Son Jong-Hyeon,  Wakil Ketua Kadin Busan, perwakilan dari Busan Metropolitan City Government serta Atase Perdagangan KBRI Seoul dan Direktur ITPC Busan Indra Wijayanto.

Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi mengatakan, salah satu pertimbangan dilakukannya kerja sama promosi produk unggulan Indonesia di  Busan karena merupakan kota kedua terbesar di Korea Selatan. Busan juga sebagai kota industri dan pelabuhan sehingga  produk ekspor Indonesia dapat melalui pelabuhan Gam-man di Busan.

Baca: Menteri Puspayoga Akan Kembangkan UKM di ...

"Kami berharap dengan terjalinnya komunikasi yang cukup intensif dengan beberapa pengusaha Korea Selatan bisa berlanjut dengan transaksi ekspor," kata Ahmad Zabadi.  

DESTRIANITA

 

Perairan Aceh Cocok untuk Ikan Tuna, Investor Jepang Siap Masuk

Perairan Aceh Cocok untuk Ikan Tuna, Investor Jepang Siap Masuk

Bisnis, Banda Aceh - Presiden I-Fish, Yukio Seo menjelaskan berdasarkan hasil kajian perusahaannya,  perairan laut Aceh sangat mendukung untuk mengembangbiakan ikan tuna sirip kuning (yellowfin tuna).

“Di dunia saat ini baru ditemukan dua lokasi yang cocok bagi ikan ini untuk bertelur yakni di Panama dan Meksiko. Banda Aceh akan jadi lokasi ketiga di dunia, dan ini sangat luar biasa,” Yukio kepada wartawan seusai bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Selasa 25 Juli 2017.

I-Fish merupakan perusahan asal Jepang yang bergerak di sektor perikanan. Perusahaan ini berencana mengembangkan budidaya ikan tuna di perairan Banda Aceh.

Yukio yang pernah menetap di Aceh selama dua tahun, menjelaskan pihaknya telah menyampaikan rencananya kepada Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia.

“Hasil pertemuan dengan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan RI), beliau merekomendasikan agar kami berkolaborasi dengan PT Perikanan Nusantara. Sebagai tahap awal, pada Agustus mendatang kita akan menandatangani MoU dengan mereka,” kata Yukio.

Pada tahap pertama, kata Yukio, proyek ini akan mendapat bantuan dana dari JICA. Ia juga membeberkan sekilas mengenai teknik budidaya ikan tuna yang akan diterapkan, yakni sistem keramba dengan panjang sekira 50 meter dan kedalaman mencapai 30 meter.

“Teknologi yang kita gunakan aman bagi lingkungan. Hasil diskusi dengan Ibu Susi, konsep ini juga memungkinkan kita terapkan di perairan lainnya di Indonesia seperti di Morotai dan Natuna,” katanya.

Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut rencana investor asal Jepang.

“Kami berharap MoU kerja sama dapat terealisasi dalam waktu dekat. Selain budidaya, yang juga perlu kita pikirkan bersama adalah soal pemasarannya nanti,” ujar Aminullah.

Dia berharap Banda Aceh jadi  pusat bisnis perikanan internasional.  Dia menginstruksikan dinas terkait untuk memanfaatkan peluang kerja sama ini sebaik mungkin.

“Yang terpenting setelah dibudidayakan, ikan tuna ini mampu kita pasarkan. Untuk itu kita juga perlu informasi mengenai negara-negara mana yang butuh impor ikan tuna.”

Banda Aceh mempunyai peluang besar di sektor perikanan dengan panjang garis pantai 17 kilometer dan wewenang pengelolaan potensi laut sejauh 4 mil dari garis pantai.

Saat ini sejumlah pengusaha lokal sudah mulai mengekspor komodoti unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol, dan sarden ke luar negeri, di antaranya Jepang dan Amerika Serikat.

 ADI WARSIDI
 

45 Juta Pengguna Instagram, Indonesia Pasar Terbesar di Asia

45 Juta Pengguna Instagram, Indonesia Pasar Terbesar di Asia

Bisnis, Jakarta -Kiat Banjir Like di Instagram

Dengan jumlah pengguna yang masif, Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik, serta salah satu pasar terbesar di dunia dari total 700 juta pengguna aktif setiap bulan. Padahal, pengguna aktif di awal tahun 2016 hanya 22 juta.

Sri juga memberikan contoh pengguna Instagram yang paham betul minat audiensnya: penyanyi Syahrini dengan akun @princesssyahrini. "Penggemar bisa lebih dekat dengan Syahrini melalui Instagram," ujarnya seraya memberikan contoh konten Instagram Stories dari penyanyi tersebut.

Pengguna Instagram di Indonesia agaknya memang produktif dalam membuat konten. Tercatat, Indonesia merupakan negara penghasil Instagram Story terbesar di dunia, dengan konten dua kali lebih banyak dari rerata global.

Susan Rose, Product Marketing Director Instagram, melihat ini sebagai kesempatan yang bisa merek gunakan untuk lebih dekat dengan konsumennya, jika mereka bisa lebih kreatif. "Adopsi bisnis melalui Instagram di Indonesia termasuk lima tertinggi di dunia," ujarnya.

Susan menggunakan contoh Samsung Indonesia yang nampak mafhum untuk menarik minat konsumen melalui media sosial. Produsen gawai ini ternyata memanfaatkan Instagram Story untuk mendokumentasikan acara pemasarannya.

"Konten harus dibuat dengan baik -- menyebutkan akun, teks dengan latar tersorot, format video vertikal dengan suara," jelasnya. Ia menyarankan untuk tak ragu bermain-main dengan fitur Instagram lain seperti Stickers dan Boomerang.

AGHNI ADI | ALI HIDAYAT

Tuesday, July 25, 2017

Beras Maknyuss dan Oplosan, Simak Penjelasan Detail Para Pakar

Beras Maknyuss dan Oplosan, Simak Penjelasan Detail Para Pakar

Bisnis, Jakarta - Maraknya pemberitaan penggerebekan gudang beras premium, salah satunya merk beras Maknyuss, membuat para pakar agronomi dan hortikultura Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi isu soal beras. Salah satunya adalah penjelasan komponen perhitungan harga tertentu.

"Statemen yang kami buat dalam rangka menjernihkan, terkait apakah istilah yang benar dalam tata niaga beras ini," kata Sudarsono Guru besar Departemen Agronomi IPB, Rabu 26 Juli 2017. 

Baca: Kasus Beras Maknyuss, Induk Perusahaan PT IBU Jelaskan ke Publik 

Kepala Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB Sugiyanta mengatakan para pakar tersebut mengklarifikasi atau batasan-batasan berbagai nomenklatur tentang perberasan, khususnya untuk IR64.

"IR64 itu adalah varietas padi, istilah umumnya beras IR yang didalamnya ada indiga dan cere, mekongga, ciherang dan sebagainya," kata dia. Pertemuan tersebut juga menjelaskan mengenai batasan pencampuran atau pengoplosan beras. Istilah pencampuran varietas beras itu memang tidak diatur, yang diatur adalah kelas mutunya berupa SNI.

Maraknya pemberitaan penggerebekan gudang beras premium, salah satunya merk beras Maknyuss, membuat para pakar IPB berdiskusi.

Menurut Sugi, dalam diskusi tersebut Departemen Agronomi dan Hortikultura akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut antara lain, mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tunggal. Dalam SNI beras terdiri dari beberapa mutu, tetapi harga diatur oleh HET.

Rekomendasi lainnya, HPP sebagai dasar perhitungan HET juga harus dievaluasi agar menguntungkan berbagai pihak yang terlibat sebagai pelaku usaha. "Kami akan memberikan masukan ini kepada pemerintah agar kedepan tidak terjadi kesalahpahaman antara beras medium dan premium," kata Sugi.

Pakar padi dari IPB Purwono menjelaskan, istilah bahasa yang digunakan pedagang beras dan bahasa resmi terutama beras IR64 yang merupakan bahasa pasar. Dia mengatakan mencampur beras sudah menjadi kebiasaan pedagang. "Tidak ada masalah, beras dari manapun yang terpenting memenuhi SNI 6218," katanya.

Ia menuturkan bahwa oplosan yang terjadi pada beras tidak sama dengan pengoplosan yang dikenal masyarakat luas, seperti mencampur minuman, atau minyak, dan lainnya. Tapi, dalam beras istilah pengoplosan adalah peracikan. "Dalam Permendag 47 hanya diatur HET pangan tunggal, Tidak ada tentang beras medium dan premium. Harusnya untuk beras premium harganya harus lebih mahal dari harga medium," kata Purnomo.

Para pakar bersepakat untuk memberi usulan kepada pemerintah mengevaluasi HET pangan tunggal karena tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Terutama faktor yang mempengaruhi rumusan HET, seperti biaya produksi.

Dalam diskusi tersebut juga dijelaskan, beras medium dan premium seperti beras maknyuss. Istilah premium diberikan kepada beras yang melalui uji SNI, sedangkan beras medium tidak melalui proses SNI yang banyak beredar di masyarakat di kelas menengah ke bawah. Beras premium produktivitasnya hanya 25 persen dari total produksi beras nasional yakni 40 juta ton per hektare.

ANTARA

BI Optimistis Jokowi Cepat Putuskan Aturan Redenominasi Rupiah

BI Optimistis Jokowi Cepat Putuskan Aturan Redenominasi Rupiah

Bisnis, Jakarta - Gubernur Redenominasi Nilai Rupiah akan berjalan lancar. Hal itu mengacu pada respons Presiden Joko Widodo yang positif pasca pembahasan di Istana Kepresidenan siang ini.

"Presiden Joko Widodo menyambut baik dan nanti akan dipresentasikan lebih dalam di Sidang Kabinet Paripurna," ujar Agus Marto saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 25 Juli 2017.

Simak: BI Dorong Ekonomi Syariah Bantu Turunkan Ketimpangan

Sebagaimana diketahui, RUU Redenominasi Rupiah merupakan aturan untuk mengecilkan bilangan atau penyebutan rupiah. Redenominasi penyederhanaan bilangan dan hitungan. Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki persepi terhadap rupiah dan mensejajarkannya dengan nilai mata uang lainnya.

Bank Indonesia sudah cukup lama menyusun draft RUU Redenominasi Rupiah ini, bahkan memajukannya untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pasti mengingat cukup banyak RUU yang masuk prioritas seperti RUU Perimbangan Keuangan, RUU Perbankan, RUU OJK, RUU BI, dan masih banyak lagi.

Agus Marto melanjutkan Sidang Kabinet Paripurna akan menjadi penentu kelanjutan dari redenominasi rupiah. Apabial Presiden Joko Widodo konsisten merespon positif aturan itu, ditambah dengan dukungan DPR, Agus Marto optimistis Amanat Presiden (Ampres) RUU Redenominasi akan dikeluarkan pemerintah.

Agus Marto berharap sidang kabinet digelar sesegera mungkin sehingga aturan pun juga cepat ada. Mengingat Indonesia dalam kondisi baik saat ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terus terjaga di 3 persen, dan kondisi politik yang sudah lebih stabil.

Lagipula, kata Agus, berbagai persiapan transisi dari nominal lama ke baru sudah dirancang. Sebagai contoh, apabila aturan redenominasi beres tahun ini, maka tahun 2018-2019 akan menjadi tahun persiapan dan tahun 2020 menjadi tahun dimulainya implementasi langsung. "Nanti, dari 1 Januari 2020 sampai 2024, jadi masa transisi di mana nominal lama dan baru berlaku bersama. Setelah lima tahun, baru implementasi sepenuhnya," ujar Agus Marto.

Menurut dia, rancangan aturan redenominasi yang disusun sejak 2013 itu sudah cukup kuat. Apalagi, akan dikaji bersama untuk implementasinya. "Aturan ini cuma 17 pasal," ujar Gubernur Bank Indonesia.

ISTMAN MP

Sri Mulyani Bantah BUMN Diistimewakan Pemerintah

Sri Mulyani Bantah BUMN Diistimewakan Pemerintah

Bisnis, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah telah memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. 
 
"Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan di sidang kabinet meminta seluruh kegiatan ekonomi termasuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur harus cukup memberikan ruang dan peran yang sama juga seimbang antara BUMN dan swasta," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017. 
 
Sri Mulyani mengatakan bahkan Presiden Jokowi telah menyampaikan instruksi itu secara langsung kepada Kementerian BUMN dan kementerian-kementerian lain agar bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya agar swasta dapat berpartisipasi. "Pada dasarnya semua bidang kecuali dia dimasukkan kepada sesuatu yang harus 100 persen pemerintah itu terbuka untuk swasta."

Presiden World Bank Group Jim Yong Kim sebelumnya meminta pemerintah Indonesia berhenti memberikan jalan emas atau keistimewaan bagi perusahaan-perusahaan BUMN dalam  proyek pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pemerintah diminta lebih banyak membuka peluang dan ksempatan untuk sektor swasta berpartisipasi. 
 
"Insentif untuk BUMN dan swasta harus punya konsep yang sebangun sehingga tidak terjadi konflik kepentingan," ujar Jim, dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum, di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017. 
 
Jim mengatakan dia memahami penghargaan atau keberhasilan BUMN diukur dari pendapatan yang diterima, sehingga mereka akan ikut menyasar proyek-proyek yang sama dengan swasta, karena menguntungkan. Namun hal itu, menurut dia akan membatasi partisipasi swasta. "Ini karena BUMN punya toleransi yang tinggi, kita bisa kurangi insentif untuk BUMN seperti jaminan murah, dana pinjaman pemerintah, dan lain-lain," katanyan 
 
Jim menuturkan suatu hal yang baik jika pemerintah menginginkan BUMN yang kuat dan berhasil, namun menurut dia harus melalui kompetisi yang sama dengan pihak swasta. Hal ini kata dia juga dapat berdampak baik pada penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. 
 
Proyek-proyek seperti logistik, kargo, dan jalan tol merupakan contoh bidang yang diminati oleh swasta, sehingga dukungan dan keterlibatannya harus didorong lebih besar. "Indonesia pembangunannya besar, maka sebaiknya swasta banyak terlibat, BUMN tidak didorong untuk bersaing langsung dengan swasta," ucapnya. 
 
Jim berujar BUMN bisa bersinergi melalui skema kemitraan sebagian, joint venture, dan sekuritisasi dengan pihak swasta. Selain itu, pemerintah Indonesia pun diminta untuk mengenali lebih dalam karakteristik dan risiko sektor swasta.
 
Menurut Sri Mulyani, persoalan yang dihadapi adalah mewujudkan keterbukaan ruang dan kesempatan tersebut agar swasta dapat berpartisipasi. "Mereka bisa mendapatkan apa yang disebut kesempatan yang sama dalam pengerjaan proyek, dalam mengikuti proses bidding, dan juga mendapatkan akses pembiayaan," ucapnya. 

GHOIDA RAHMAH

Produsen Beras Maknyuss Kantongi Rp 2 Triliun dari Penjualan

Produsen Beras Maknyuss Kantongi Rp 2 Triliun dari Penjualan

Bisnis, Jakarta - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) memproyeksikan dapat meraih penjualan produk mereka yakni di sektor makanan ringan dan beras mencapai Rp 7,24 triliun. Artinya penjualan ini akan meningkat sekitar 8 persen dibandingkan penjualan 2016 sebesar Rp 6,7 triliun.

Menurut Direktur Keuangan Perusahaan Sjambiri Lioe, hal tersebut diperhitungkan berdasarkan estimasi penjualan di Semester 1. Emiten berkode AISA itu berhasil memperoleh penjualan dari sektor Food yakni Mie Kering, Snacks, Mie Instant (Mie Kremes), Biskuit, Permen, dan lainnya dengan total Rp 1,26 triliun.

Secara total angka tersebut meningkat sebesar 6 persen dibandingkan penjualan semester 1 tahun lalu sebesar Rp 1,19 triliun. Lalu untuk penjualan sektor beras dari anak usaha PT Indo Beras Unggul, sepanjang semester 1 mereka berhasil meraih penjualan dari Beras Maknyuss dan Ayam Jago sebesar Rp 2,10 triliun. Namun angka penjualan tersebut menurun hingga 12 persen dibandingkan penjualan semester 1 2016 sebesar Rp 2,4 triliun. 

Baca jugaProdusen Beras Maknyuss Tipu Konsumen, Berapa Keuntungannya?

Dengan demikian, secara total untuk semester 1, total penjualan TPS Food sebesar Rp 3,37 triliun. Mereka juga masih memperoleh estimasi untuk kontrak biskuit sebesar Rp 400 miliar, serta proyeksi tambahan pendapatan dari pertumbuhan dari produk baru yang diluncurkan yakni mi kering, bihun dan snack Taro 3D di kuartal 3 dan 4 sebesar Rp 100 miliar, sehingga estimasi pencapaian penjualan di 2017 sebesar Rp 7,24 triliun.

"Saya ambil angka Rp 3,37 triliun. Kalau disatutahunkan, omset itu kira-kira 6,7 triliun, dan biskuit itu di kuartal 3 dan 4 nilainya Rp 400 miliar, sehingga omset Rp 7,14 triliun. Kami masih mengharapkan income di snack, bihun dan mi kering. Jadi di 2017, berdasarkan fakta per hari ini, kami bisa mencapai Rp 7,24 triliun atau tumbuh sekitar 8 persen," tutur Sjambiri Loei, Selasa 25 Juli 2017.

Meski demikian, angka tersebut masih sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan perseroan di awal 2017, yakni sebesar Rp 7,61 triliun, atau sekitar 95 persen target.

Menurut Direktur Divisi Food Hendra Adisubrata, perusahaan akan melakukan inovasi dengan mengeluarkan berbagai produk baru. Pertama, mereka akan melaunching produk Mie Kremes varian mie Goreng, yang dijual seharga Rp 1.000, dan Mie Kremes Wave seharga Rp 2.000. Lalu produk Bravo! Ring Crunch Choco Banana yang telah dilaunching pada April 2017, serta snack Taro Varian Teriyaki yang dilaunching pada Juli ini.

"Kami melihat ternyata pertumbuhan market untuk home cooking itu cukup besar. Karena itu kami meluncurkan small pack dan single pack untuk home cooking, sekarang varian kami akan yang akan menjadi growth potential di tahun ini," kata dia terkait penjualan makanan ringan dan beras.

DESTRIANITA

 

 
 

Bertemu Jokowi, Sri Mulyani Bahas Perppu AEOI

Bertemu Jokowi, Sri Mulyani Bahas Perppu AEOI

Bisnis, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak hanya membahas RUU Redenominasi Rupiah saja siang ini, namun juga membahas Perppu Nomor1 Tahun 2017 tentang Pertukaran Informasi Otomatis untuk Kepentingan Perpajakan (AEOI). Adapun hal itu dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tadi melapor, pandangan dari fraksi cukup positif soal Perppu tersebut," ujar Sri Mulyani usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa, 25 Juli 2017.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Perppu AEOI bertujuan untuk mempermudah kinerja Ditjen Pajak melacak rekening-rekening nasabah asal Indonesia yang mengemplang pajak. Adapun aturan itu juga dibuat sebagai respon pemerintah terhadap kesepakatan keterbukaan informasi perbankan yang berlaku internasional.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertinggal  

Sri Mulyani melanjutkan bahwa pembahasan tadi spesifik soal sosialisasi kebijakan itu. Sebab, hal itu lah yang menjadi catatan fraksi-fraksi di DPR ketika Perppu AEOI dibahas di sana semalam.

Adapun anggota dewan, kata Sri Mulyani, meminta sosialisasi agar dilakukan secara luas mulai dari seluruh jajaran staf Ditjen Pajak hingga ke masyarakat. Hal yang dikhawatirkan anggota dewan adalah Perppu digunakan anggota otoritas pajak untuk mengintimidasi wajib pajak.

"Kami akan menyelesaikan seluruah peraturan internal supaya ada keamanan sistem dan kerahasiaan data. Itu bisa disamakan dengan aturan untuk pertukaran informasi yang ada di luar," ujar Sri Mulyani.

Simak: Persiapan Sri Mulyani Sebelum Aturan Intip Data Nasabah Disahkan

Sri Mulyani menambahkan bahwa dirinya juga akan segera menyelesaikan aturan tata tertib, tata kelola pelaksanaan Perppu AEOI. Hal itu akan mengatur kmulai dari siapa yang memiliki akses, apa tanggung jawab mereka, dan bagaimana cara mereka menjaga kerahasiaan.

"Catatan dari dewan, mereka yang melanggar kerahasiaan juga bisa disamakan (aturannya) dengan yang ada di aturan tax amnesty. Ini antisipasi terhadap aparat yang memiliki potensi abuse," ujar Sri Mulyani.

Ditanyai soal kerjasama dengan negara-negara MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) perihal Perppu AEOI, Sri Mulyani tidak memiliki target khusus. Kepada awak media, ia menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti aturan yang sudah ada.
 
ISTMAN MP

Monday, July 24, 2017

Bank Mandiri dan LPDP Kemenkeu Terbitkan Kartu Pembayaran Khusus

Bank Mandiri dan LPDP Kemenkeu Terbitkan Kartu Pembayaran Khusus

Bisnis, Jakarta - Bank Mandiri Tak Bisnis Retail di Singapura
 
Saat ini kartu prabayar Bank Mandiri yaitu E-Money dapat digunakan untuk bertransaksi di sejumlah merchant, serta berbagai alat pembayaran tol, commuter line, hingga tiket bus Transjakarta. “Kami berharap ke depan fasilitas layanan ini dapat terus ditingkatkan baik dari sisi fitur maupun utilisasinya,” katanya.
 
Hingga Juni 2017, Bank Mandiri total telah menerbitkan 9,61 juta kartu dengan rata-rata transaksi setiap bulan mencapai lebih dari 36,8 juta transaksi sepanjang tahun ini. Total nilai transaksi sebesar Rp 424,4 miliar per bulan. E-Money dapat digunakan untuk bertransaksi di 4.807 merchant dengan jumlah outlet lebih dari 111,8 ribu unit.
 
GHOIDA RAHMAH

Saat Dilantik Jokowi Dapat Warisan Utang Rp 2.700 Triliun

Saat Dilantik Jokowi Dapat Warisan Utang Rp 2.700 Triliun

Bisnis, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Menteri Luhut Klaim Utang Pemerintah Jokowi Jauh Lebih Baik
Sepanjang Tahun Ini, Segini Utang Pemerintah

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan, bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp 250 triliun. Selama tiga  tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, bunga utang bertambah hingga Rp 750 triliun. "Ketika beliau menjadi Presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 24 Juli 2017.

Besaran utang pemerintah saat ini berada pada kisaran Rp 3.600 triliun. Adapun, pertumbuhan utang pemerintah saat ini dinilai sangat kecil. Pramono menambahkan, memasuki tahun politik pada 2018, pemerintah akan fokus melakukan penghematan anggaran. Presiden meminta seluruh menteri untuk fokus dan efisien.

Pemerintah akan fokus pada bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan kementerian/lembaga bisa mendukung pengurangan rasio gini. "Kami meyakini bahwa 2018, kalau semuanya bisa dijaga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen sampai 5,4 persen," ujar Pramono

BISNIS.COM

Menteri Khofifah Ajak Menteri Amran Atur Kembali Tata Niaga Beras

Menteri Khofifah Ajak Menteri Amran Atur Kembali Tata Niaga Beras

Bisnis, Jakarta - Menteri Sosial Pemerintah Isyaratkan Hapus Klasifikasi Beras Premium dan Medium
 
Seperti diberitakan, beras jenis IR64 tengah menjadi sorotan dalam kasus pengoplosan yang diduga dilakukan PT Indo Beras Unggul. Beras jenis medium itu dioplos menjadi beras premium agar dapat dijual dengan harga tiga kali lipat.

Kepolisian menyebut beras IR64 sebagai beras subsidi. Padahal, tidak semua beras IR64 adalah beras yang secara keseluruhan bisa disebut subsidi walaupun benih dan pupuknya mendapatkan subsidi pemerintah. Umumnya, hanya beras IR64 yang diserap Bulog saja yang bisa disebut sebagai beras subsidi atau beras rastra (keluarga sejahtera) karena dipatok dengan harga terjangkau yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin. 

Menurut Khofifah, regulasi  tata niaga beras bisa mengatasi kesalahpahaman itu ke depannya. Misalnya bisa diatur agar semua beras jenis IR64 diserap Bulog agar tak ada lagi pemahaman beras IR64 subsidi dan non-subsidi. 

"Mentan yang lebih tahu. Jadi, belum ada regulasi subsidi benih, subsidi pupuk, berapa persen mekanismenya. Ini penting untuk dirumuskan regulasinya," ujar Khofifah.

Baca: Temuan Beras Premium Palsu, Darmin Ingin Proses Hukum Berjalan

Khofifah menambahkan hal ini juga bisa berlaku untuk semua beras yang sebagian unsurnya disubsidi pemerintah.

ISTMAN MP

Jokowi Minta Permen Dukung Dunia Usaha, Arcandra Bilang Ini

Jokowi Minta Permen Dukung Dunia Usaha, Arcandra Bilang Ini

Bisnis, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, mengatakan kementeriannya akan memperbaiki peraturan menteri yang dianggap menghambat investasi seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Di sisi lain, Arcandra meminta pelaku usaha untuk melihat Permen dalam perspektif yang lebih luas. "Pesan dari Presiden itu sangat kami perhatikan," kata Arcandra seusai mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. 

Baca: Paling Dipercaya Rakyat Versi Gallup, Jokowi Ai asisipresiasi Bawahannya

Arcandra mengatakan pihaknya akan memperbaiki bila ada Permen yang dianggap menyulitkan pelaku usaha dalam berinvestasi. Dia pun berjanji memperbaiki pengeluaran permen sehingga peraturan yang dibuat bisa mempercepat tumbuh kembangnya investasi, dan bukan menghambat.

Baca: Presiden Jokowi Sebut Menteri Harus Berhati-hati Terbitkan Permen

Saat memberi pengantar dalam rapat kabinet paripurna pada pagi tadi, Jokowi mengingatkan para menteri untuk tidak gegabah dalam mengeluarkan Permen. Dia mencontohkan Permen yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan ESDM yang tidak mendapat respons baik dari investor.

Jokowi menekankan paran menteri harus berupaya mempermudah dunia usaha dalam berekspansi dan mengembangkan usahanya. "Permen itu acuannya harus ke situ. Jangan sampai Permen-Permen justru memberikan ketakukan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi," ujar Jokowi.

Saat ditanya Permen ESDM yang dimaksud Jokowi, Arcandra mengatakan pesan Presiden Jokowi bersifat umum, yakni untuk Permen-Permen, bukan satu Permen. "ESDM itu kan energi dan sumber daya mineral, berbagai macam, ya. Banyaklah Permen-Permen," kata Arcandra.

AMIRULLAH SUHADA

"Pesan dari Presiden (Jokowi) itu sangat kami perhatikan," kata Arcandra seusai mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. 

 

Susi Punya Alasan Mengapa Minta Pelelangan Kapal Vietnam Ditunda

Susi Punya Alasan Mengapa Minta Pelelangan Kapal Vietnam Ditunda

Bisnis, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti menyampaikan bahwa dirinya memiliki alasan menolak Pemerintah Isyaratkan Hapus Klasifikasi Beras Premium dan Medium

Belakangan, pelelangan itu diprotes oleh Menteri Susi. Dan, untungnya, protes Susi didengar oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang langsung meminta pelelangan itu dibatalkan.

Perlu diketahui, penenggelaman kapal di aturan dalam Pasal 69 Ayat 4 UU Perikanan. Pasal itu menyebutkan, pembakaran dan atau penenggelaman kapal berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dapat dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup.

Susi melanjutkan bahwa dirinya memprotes pelelangan juga karena hal itu tidak sejalan dengan semangat pemberantasan illegal fishing. Menurutnya, ketiga kapal itu seharusnya ditenggelamkan, bukan dilelang.

"Karena katanya ditunda, ya sudah saya ucapkan terima kasih," ujar Susi terkait rencana pelelangan kapal ikan Vietnam.

ISTMAN MP

Aher Minta AP 2 Percepat Kerja Sama Pengelolaan Bandara Kertajati

Aher Minta AP 2 Percepat Kerja Sama Pengelolaan Bandara Kertajati

Bisnis, Bandung -Gubernur Jawa Barat Angkasa Pura II Segera Operasikan Bandara Kertajati

“Dari sisi pendanaan sudah relatif aman, (pertemuan) kemarin dilakukan supaya pengelolaannya sudah mulai direncanakan semenjak sekarang,” kata Ahmad Heryawan  di Bandung, Senin, 24 Juli 2017. 
 
Aher, sapaan Ahmad Heryawan meminta  AP II dan BIJB supaya segera meneken kerja sama operasional (KSO) agar semua pihak nyaman. "Pemegang saham, investor dan maskapai nyaman," ucapnya.

Aher sengaja turun agar pembahasan kerja sama kedua perusahaan pelat merah ini bisa segera disepakati. “Kalau alot, ada filosofi Jabar, batu turun pasir naek (batu turun pasir naik). Kalau batu gak turun-turun dan keusik gak naek-naek kan gak ketemu-ketemu."
 
Aher enggan merinci penyebab alotnya kesepakatan antara AP II dan BIJB. "AP II itu BUMN, kalau ada hitung-hitungan bisnis itu wajar. "Tapi karena BUMN dan BUMD itu satu rumpun dan orientasinya juga  tidak semata-mata bisnis, mudah-mudahan bisa secepatnya tercapai kesepakatan," ucapnya. Aher optimis hasil pertemuan akhir pekan lalu akan mempercepat kesepakatan antara AP II dan BIJB dalam kerja sama pengelolaan Bandara Kertajati.

Menurut Aher, PT BIJB  masih meneruskan rencana pendanaan yang sudah disiapkan menyusul telah diperolenya pinjaman dari sindikasi 7 bank pembangunan daerah (BPD) Syariah pimpinan Bank Jateng Syariah senilai Rp 906 miliar. “Saat yang sama sedang diproses RDPT (Reksa Dana Penempatan Terbatas) dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen untuk masuk menjadi shareholder. Bank konvensional juga ingin masuk untuk menginvestasikan dananya di bandara ini,” katanya.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra membenarkan pertemuan itu membahas soal percepatan penandatangan kerja sama operasional Bandara Kertajati. “Hasil pertemuan tersebut akan di follow up dengan hal teknisnya,” katanya melalui pesan Whatsapp  kepada Tempo, Senin, 24 Juli 2017.

Virda enggan merinci teknis kesepakatan tersebut. “Teknis masih dibicarakan termasuk bentuk kerja sama yang sesuai dengan regulasi” ucapnya. 

Baca: Alasan Bank - Bank Syariah Berebut Danai Bandara Kertajati

Menurut Virda, hingga saat ini pembangunan masih terus berjalan. Pembangunan fisik sisi darat sudah mencapai 50 persen. BIBJ  sudah mulai mencarkan pinjaman dari sindikasi 7 BPD Syariah. “Sudah cair Rp 250 miliar, tahap 1 dari (total pinjaman) Rp 906 miliar,” katanya. 


AHMAD FIKRI

Proyek Revitalisasi Kilang Arun PT Pertamina Digenjot

Proyek Revitalisasi Kilang Arun PT Pertamina Digenjot

Bisnis, LHOKSEUMAWEPemerintah Tunggak Utang Rp 34 Triliun kepada Pertamina  

Arun adalah kilang LNG tertua dengan usia yang sama dengan Kilang Bontang di Kalimantan Timur. Fasilitasnya terintegrasi dengan lapangan Arun di Aceh Utara serta dua wilayah kerja lepas pantai di perairan Sumatera bagian utara. Pada 1978-2014, Arun mengirim 4.269 kargo LNG, sebagian besar ke Korea dan Jepang.

Kompleks pengolahan ini memiliki 6 unit kilang gas, 2 pelabuhan khusus, dan 9 tangki penyimpanan gas. Namun, sejak ekspor berakhir, perjanjian pengelolaan Arun NGL turut kedaluwarsa.

Saat ini sebagian besar fasilitas di Arun menganggur karena produksi migas dari lapangan pemasok di sekitarnya jauh menyusut. Perta Arun Gas hanya mengelola fasilitas regasifikasi LNG dan dua tangki penyimpanan. Perusahaan mengolah gas sebanyak 17 kargo per tahun. Dari angka itu, 16 kargo berasal dari kilang gas Tangguh di Papua Barat, yang dioperasikan BP Berau. Gas digunakan untuk menyalakan setrum Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Arun dan PLTMG Belawan, Sumatera Utara. Sisanya dipakai oleh PT Pupuk Iskandar Muda dan industri lainnya.

Manan mengatakan revitalisasi bertujuan meningkatkan utilitas Arun bagi masyarakat. Proyek tangki LPG bakal dibangun oleh PT Pertamina Marketing and Trading berkapasitas total 60 ribu meter kubik. LPG nantinya bakal menyuplai kebutuhan warga Aceh dan sebagian Sumatera Utara. "Dalam waktu dekat, kebutuhan LPG bisa dipenuhi dari Arun," katanya.

Pertamina akan menggunakan dua tangki lainnya sebagai tempat penyimpanan LNG. Tangki bakal disewakan, seperti fasilitas yang dimiliki Singapore LNG. Manan mengatakan, hingga saat ini, dua perusahaan berminat menggunakan tangki Pertamina, yaitu Japan LNG dan Itochu. Saat ini tangki masih dalam tahap perbaikan suku cadang. Kebutuhan dananya mencapai US$ 30 juta.

Proyek lainnya adalah tempat penyimpanan kondensat yang dibangun oleh Pertamina Marketing and Trading. Perusahaan bakal menggunakan tiga tangki berkapasitas 1,5 juta barel untuk menyimpan stok kondensat. Fasilitas berguna untuk menunjang jual-beli produk migas Pertamina. "Akan ada kerja sama dengan Thailand dan Malaysia. Itu bertahap," kata Manan.

Volume regasifikasi juga akan meningkat tahun depan. Rencananya, Perta Arun Gas bakal berkontrak dengan PLN untuk memproses gas PLTMG Arun II dan suplai bahan baku untuk Pupuk Iskandar Muda.

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh Marzuki Daham berharap Pertamina mempertahankan fasilitas pengolahan gas. Sebab, kata Marzuki, beberapa kontraktor berminat mengolah gasnya di kilang tersebut. Dia mengatakan pengolahan gas di kilang Arun lebih hemat biaya ketimbang membangun fasilitas pengolahan gas sendiri.

"Di Aceh, eksplorasi migas masih menggeliat. Kalau bisa sharing facilities di Arun, biaya produksi gasnya bisa turun sehingga harganya bisa lebih murah," kata dia soal kilang PT Pertamina.

ROBBY IRFANY

Sunday, July 23, 2017

Buruh Menolak Rencana Penurunan PTKP

Buruh Menolak Rencana Penurunan PTKP

Bisnis, Jakarta - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.

"Kami tolak rencana penurunan PTKP itu," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu, 23 Juli 2017.

Menurut dia, semestinya pemerintah memprioritaskan wajib pajak besar terutama yang belum membayar pajak dan juga para pengemplang pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Baca: Revisi PTKP Diharapkan Dongkrak Daya Beli

Apalagi, lanjutnya, saat ini, daya beli masyarakat berpenghasilan kecil dan buruh masih rendah, sehingga rencana penurunan PTKP akan makin menggerus penghasilan.

"Pemerintah tidak bisa membandingkan dengan daya beli negara lain seperti Malaysia yang sudah tinggi. Daya beli di Indonesia masih rendah. Jadi, bandingannya tidak apple to apple," ujarnya.

Simak: Begini Ancaman Ditjen Pajak Bila Abaikan Tax Amnesty

Selain daya beli, menurut dia, tingkat pendapatan di Indonesia masih rendah dan rasio gini juga masih tinggi.

Oleh karena itu, Said kembali meminta pemerintah menyasar wajib pajak besar untuk meningkatkan pendapatan pajak. Kementerian Keuangan berencana menurunkan PTKP sebagai upaya meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio).

Selain itu, pertimbangan lain adalah PTKP di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang Rp13 juta per tahun atau Rp1,083 juta per bulan.

Saat ini, PTKP di Indonesia ditetapkan Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. PTKP baru direncanakan menjadi sesuai upah minimum regional (UMR).

ANTARA